The BPK Vice Chairman gave inputs on the value of prioritizing alternatives in dealing with The existing money condition faced by the UN as influenced from the pandemic and the necessity to enhance coordination amongst oversight organizations under the UN to further improve accountability and governance.

For many urban and rural job seekers, informal sector has grown to be major career choices. This fact has globally rising at macro economic development. Unsurprisingly, the affordable prospect of the sector has enabled persons to acheieve superior conventional of living. According to Susenas knowledge, this text concentrates on the dynamic of informal sector relevant to its prospect, development after some time, and posture in financial advancement.

"My placement about the IDI Board is relatively new, however it is satisfying to include the Views of IDI and also the IDI Board into the eyesight of BPK to discover that, just as Indonesia is part of the worldwide Group, BPK also has a task to play in the worldwide community of SAI's. This greater outlook opens up chance within producing strategic options, in selling very best practices, by keeping up to date, As well as in remaining able to embrace necessary adjustments.

I feel, in the end, I recognize the various voices which are listened to in the IDI method of SAI strengthening and SAI good results and I search for to pay attention to these Views being an IDI Board member."  

Ia berperan dalam meletakkan fondasi kelembagaan Komisi Informasi, standar layanan informasi, desain pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik serta penjelasan substansi sejumlah aspek dalam keterbukaan informasi.

Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.

Johanis Tanak saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.

All through his tenure, he also initiated the audit in the preparedness of Indonesian Government’s implementation with the SDGs.

Ahmad Alamsyah Saragih dikenal sebagai pakar keterbukaan informasi publik dan pelindungan facts pribadi. Ia menekuni isu tersebut sejak menjadi pegiat organisasi nonpemerintah, baik nasional maupun internasional.

Layanan ini merupakan sarana layanan on line bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik more info di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Selain dimaksudkan untuk membantu para perajin, pameran ini juga menjadi wadah bagi Dekranasda Bali untuk melakukan pembinaan dan edukasi. Edukasi ditekankan pada kualitas produk serta penetapan harga jual suitable ke konsumen.

“Bukan bermaksud monopoli, tapi saya ingin apa yang dipamerkan di sini bisa menjadi acuan bagi konsumen yang menginginkan produk kerajinan berkualitas,” imbuhnya.

Layanan ini merupakan sarana layanan on the internet bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.

Pansel menggelar tes wawancara secara tertutup. Wartawan dilarang untuk meliput ke dalam lokasi tes wawancara. Tes kali ini juga tidak disiarkan secara langsung. Awak media hanya bisa menunggu di location luar gedung.